Postur Kabinet Jokowi Belum Jelas

Rimanews- Saat pemerintahan SBY-Boediono membentuk kabinet tambun di awal pemerintahannya, kritik datang bertubi-tubi dari berbagai pihak. 35 lembaga kementerian ditambah lagi posisi wakil menteri dan berbagai staf lainnya dinilai hanya memboroskan anggaran negara. Padahal banyak urusan pemerintah yang bisa diserahkan ke swasta. “Banyak urusan pemerintah tidak perlu dikelola negara, negara hanya mengurus regulasi. Pelaksanaan dilakukan oleh masyarakat sipil,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa dalam peluncuran buku dan diskusi di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (19/8). Baca Juga Komisi XI: Ekonomi Mandiri Hindari Penguatan Mata Uang Asing Tolak Dolar, Jokowi Pilih Yuan untuk Nilai Tukar Rupiah Jokowi Kaget Lihat 445 Kilogram Sabu Presiden: Amnesti Pajak Tahap Satu Tersukses di Dunia Jokowi Akui Daya Saing Indonesia Masih Kalah dengan Negara ASEAN Jika kementerian yang berorientasi bisnis, Agun menyarankan lebih baik diserahkan ke pihak swasta. Ia memberi contoh pos kementerian pemuda dan olahraga (Kemenpora) dapat diserahkan ke organisasi pemuda dan organisasi olahraga. Sementara itu pakar ekonomi Hendri Saparini menilai perlu adanya klasifikasi antara pos yang berorientasi bisnis dan pelayanan ke publik. Hendri memberi contoh pos kementerian pariwisata dan UKM harus menggunakan pendekatan bisnis. “Makanya perlu dibentuk badan agar lebih fleksibel, bukan kementerian,” tegas Hendri. Menyoroti kementerian di era SBY-Boediono, Hendri menilai tidak ada koordinasi dan kerjasama yang baik antarkementerian, begitupula antara pusat dan daerah. “Jadi absen mulai soal perencanaan, koordinasi antarkementerian dan implementasi di daerah,” tambah Hendri. Terpisah, Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kabinet yang akan disusun nanti harus memahami visi dan misi yang akan dikerjakan. Sehingga dapat membantu pemerintahannya berjalan maksimal. “(Menteri harus) Sesuai dengan visi misi yang ingin kami kerjakan. Kami tidak berpikir, ramping atau gemuk,” ujar Jokowi kepada wartawan usai menghadiri acara “The 5th Annual Soegeng Sarjadi School of Government 2014” di Hotel Four Season Jakarta, Selasa (19/8/2014) malam. Menurut mantan Walikota Solo ini, yang terpenting para menterinya nanti harus benar-benar memahami dan bisa menyelesaikan program-program kerja ke depan dengan baik. “Yang penting kabinet itu bisa bekerja dalam menyelesaikan program-program yang ada,” kata Jokowi. Sebelumnya, Tim Transisi yang dibentuk Jokowi mengaku sedang menggodok lima opsi perampingan kabinet yang akan diterapkan pada pemerintahan Jokowi -Jusuf Kalla. Opsi-opsi tersebut ditargetkan selesai pada Rabu (27/8) pekan depan dan akan diserahkan kepada Jokowi-JK. “Jadi ada lima opsi perampingan kementerian,”kata Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto, di Kantor Transisi Jokowi-JK, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/8). Opsi pertama, kata Andi, adalah status quo , yaitu jumlah kementerian dalam pemerintahan 2014-2019 akan sama dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ada 34 kementerian dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Opsi kedua, jumlah kementerian akan lebih ramping menjadi 27 dengan menyisakan satu wakil menteri, yakni di Kementerian Luar Negeri. Hal ini berdasarkan Undang-Undang tentang Kementerian. Karena itu, akan ada beberapa penggabungan di kementerian. Opsi ketiga menggunakan pendekatan fungsional. Opsi ini akan mengidentifikasi fungsi-fungsi yang selama ini tersebar di kementerian-kementerian. “Tapi, kami belum tahu berapa jumlah menterinya,” ujar Andi. Opsi yang keempat, kata Andi, merupakan kabinet ideologis berbasis Trisakti. Namun, Andi mengaku belum membahas formula opsi ini. Sedangkan opsi kelima merupakan pendekatan dari gabungan keempat opsi yang ada. “Empat pendekatan itu digabungkan untuk menghasilkan satu bangunan struktur kementerian 2014-2019,” kata dia Kira-kira mana yang akan dipilih Jokowi, kabinet ramping atau tambun? entahlah! Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : Jokowi , kabinet , politik , Nasional

Sumber: RimaNews