Pakar: Syarat Pembolehan Aborsi Sangat Ketat

Rimanews – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi merupakan amanat UU Kesehatan guna melindungi kesehatan reproduksi. Yakni, keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh. Hal itu diungkapkana oleh dr. Hakim Sorimuda Pohan, dokter spesialis yang juga mantan Anggota DPR RI. Kesehatan reproduksi tidak dimaksudkan semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan, yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. “Ada penetapan Majelis Ulama Indonesia (MUI), boleh melakukan terminasi (aborsi–red) akibat perkosaan,” ujarnya kepada Rimanews, Rabu (13/8). Baca Juga Menkes Siapkan 53 Ambulans Antisipasi Demo 2 Desember MUI: Salat Jumat di Jalan Sah Boni Hargen vs Ma’ruf Amin dan Kebrutalan Medsos Hakim berkisah, pembahasan PP tersebut diwarnai perdebatan yang sangat panjang. “Saat itu ada yang menganggap perempuan berhak menentukan masa reproduksi mereka. Ada juga yang keras menolak aborsi karena takut membahayakan keselamatan jiwa,” kata anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Kesehatan pada 2007 ini. Untuk membuktikan bahwa seorang mengalami korban perkosaan, diakuinya tidak mudah. Harus melewati proses yang cukup panjang. Mulai dari pengaduan, bukti-bukti otentik adanya perkosaan, harus terang-benderang. “Tak boleh lebih dari 10 hari setelah terlambat menstruasi,” paparnya. Ketatnya persyaratan aborsi tersebut, tambah Hakim, karena para dokter terikat dengan sumpah profesi. Yakni menghormati setiap kehidupan sejak pembuahan terjadi. “Apalagi, menurut riset Fakultas Kedokteran sebuah universitas di Jakarta belum lama ini, setiap tahunnya terjadi 2,5 juta aborsi.”[] Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : Hakim Sorimuda Pohan , PP Nomor 61 2014 , Legalitas Aborsi , MUI , Kasus Perkosaan , hukum , Nasional

Sumber: RimaNews