Ketua KPU Enggan Tanggapi Implikasi Temuan BPK

Rimanews – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik tak menanggapi impliksi atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya penyimpangan keuangan negara senilai Rp334,21 miliar. Implikasi temuan BPK itu ada dua, yakni, pergantian komioner KPU dan penundaan pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilakukan 9 Desember 2015. Baca Juga Pemuda Muhammadiyah Sesalkan Pembubaran Kebaktian Natal Pembubaran Kegiatan Natal di Bandung Tragedi Intoleransi Kader Mendukung Anies-Sandi, PDIP Dinilai Tetap Solid Yang pasti, katanya, hasil audit BPK telah dipresentasikan BPK kepada DPR pada dua bulan yang lalu. Dan BPK telah memberikan LHPnya pada kami awal tahun 2015 kepada KPU.. “Kami telah tindaklanjuti dengan menurunkan inspektorat KPU yang bekerjasama dengan BPKP. Sampai hari tim telah menyelesaikan 75 % dari temuan yang ada,” kata Husni dalam pesan singkat Blackberry Massanger (BBM), Jumat (19/06/2015)). Ia menyebutkan, tindaklanjut yang dilakukan KPU adalah yang berhubungan dengan pihak ketiga, pihak pengadaan barang dan jasa. “Ya, setelah kami terima LHPnya kami bahas, dan kami menugaskan inspektorat untuk mendampingi daerah dalam mengevaluasi komisoner KPU,” tegasnya. Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : audit kpu , korupsi kpu , BPK , hukum , Nasional

Sumber: RimaNews