Pemerintah Minta Pengusaha Setop Beri Upah Murah kepada Pekerja

Nusa Dua – Pemerintah meminta seluruh pengusaha di Indonesia agar memberikan upah yang layak kepada pekerja dan buruh. “Kita harus hilangkan upah murah. Hal ini bisa dengan mendorong adanya standar upah minimum ditingkat regional ASEAN,” kata Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) sesuai membuka acara Asian and Pacific Regional Meeting (APRM) ke -16 di Nusa Dua Bali, Selasa (6/12). Acara tersebut dihadiri oleh 400 perwakilan 35 negara di Asia, Pasifik dan Arab. Jusuf mengatakan, Indonesia sudah mengirim banyak sekali tenaga kerja ke negara lain. Namun agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dalam pengupahan maka diperlukan standarisasi upah minimum regional. Diharapkan ada upaya antar negara-negara ASEAN untuk mencapai tujuan bersama yakni menyediakaan pekerjaan yang layak sesuai dengan kondisi masing-masing negara. “Zaman buruh murah sudah lewat. Sekarang masuk ke produktivitas dan pekerjaan layak. Oleh karena itu maka secara regional ada upaya konsultasi untuk membuat upah minimum regional yang lebih baik sehingga tidak terjadi persaingan dalam pengupahan,” kata dia. Jusuf menegaskan, Indonesia sendiri sudah menerapkan upah minimum setiap tahunnya dengan formula pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Wapres menilai, upah minimum yang sudah ditetapkan pemerintah sudah menerapkan prinsip keadilan bagi pekerja dan pengusaha. Upah minimum diterapkan pemerintah indonesia agar ada kepastian bagi pengusaha dan buruh. Sebab, jelas Jusuf, jika tidak ada kepastian akan muncul keraguan bagi invetasi sehingga lapangan pekerjaan akan berkurang. Ia mengatakan, yang perlu menjadi pembahasan adalah bagaimana mewujudkan pekerjaan yang layak dimana ada perbedaan kondisi ekonomi disetiap negara. Pekerjaan layak itu tentunya tidak hanya bagi pekerja didalam negeri namun juga kepada pekerja negara berkembang yang dikirim ke negara-negara maju. Sementara Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri menjelaskan, gagasan Wapres tentang upaya standarisasi upah regional sangat menarik. Dia berharap standarisasi upah ini tidak hanya dilevel ASEAN melainkan juga di semua negara sehingga selisih atau kesenjangan upah antara satu negara dengan negara lain tidak merugikan pekerja. “Katakanlah ada pabrik sepatu dari negara lain. Merknya disana dan di Indonesia sama namun upahnya beda. Ini menjadi persoalan. Oleh karena itu gagasan Wapres menarik. Kita juga sudah membicarakan hal itu secara bilateral kepada beberapa negara dan lakukan pendekatan agar ada ruang bagi negara ditingkat Asean untuk membicarakan soal ini,” katanya. Siprianus Edi Hardum/EHD Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu